Komisi V DPR RI menanyakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sejauh mana telah melakukan koordinasi dengan Departemen Perhubungan khususnya Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara terkait pemberian informasi cuaca.

            Pertanyaan ini diajukan anggota Fraksi PPP Epyardi Asda saat rapat dengar pendapat dengan BMKG, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Badan SAR Nasional, Senin (30/11)  yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Yoseph Umar Hadi.

            Epyardi mengatakan, kecelakaan kapal Dumai Ekspres 10 yang tenggelam di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, baru-baru ini terkait erat  dengan kondisi cuaca yang buruk bagi pelayaran. Pemberian informasi cuaca yang cepat dan tepat, berhubungan erat dengan lalu lintas transportasi, baik transportasi udara maupun laut.

Menurut dia, pemberian informasi cuaca ini tidak ada yang pasti. Bahkan, ketika ditanyakan pada administrasi pelabuhan, mereka mengatakan tidak tahu. Mestinya BMKG memikirkan link langsung yang dapat berhubungan dengan perhubungan laut maupun udara.  

Senada dengan itu, anggota F-PD Sony Waplau mengatakan, lalu lintas transportasi sangat memerlukan iklim yang cepat dan akurat.  Tergelincirnya pesawat Lion Air baru-baru ini juga diakibatkan terjadinya angin sekejap sehingga pesawat kehilangan kendali.

Untuk itu, Sony meminta Kepala BMKG untuk lebih optimal memberikan  informasi cuaca, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi dunia transportasi khususnya.

Bahkan anggota F-PDIP Ian Siagian menanyakan apakah BMKG tidak bisa bersinergi dengan Australia. Karena berita di CNN dapat memberikan informasi mengenai kondisi cuaca Indonesia dengan baik.

Jika salah satu kendala BMKG disebabkan terbatasnya anggaran, kami siap mendukung penambahan anggaran itu,” kata Ian. Karena, untuk urusan keselamatan transportasi tentunya hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Kepala BMKG Sri Woro B. Harijono menjelaskan, kegiatan prioritas nasional tahun 2010 diantaranya adalah pengembangan sistem peringatan dini cuaca, peringatan dini iklim, pengembangan sistem peringatan dini tsunami.

Program tersebut, kata Woro, memang tidak dimasukkan dalam program 100 hari karena memerlukan waktu yang panjang dan juga terkendala oleh anggaran. Jadi, BMKG memprogramkan kegiatan itu pada program prioritas nasional lima tahun.

Berjalannya fungsi sistem peringatan dini tsunami (TEWS) dan sistem peringatan dini cuaca (MEWS) akan dimulai tahun 2010 dan tahun berikutnya, Sedang sistem peringatan dini iklim (CEWS) pada tahun 2013.     

Usulan UU SAR

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan SAR Nasional IB. Sanubari menyampaikan, dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap musibah pelayaran dan penerbangan serta musibah lainnya, Basarnas telah mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan.

Usulan tersebut, katanya, telah disetujui untuk dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2009-2014, dan Basarnas telah menyiapkan Naskah Akademis RUU dimaksud untuk memenuhi persyaratan RUU yang akan dibahas di DPR.

Untuk itu, dukungan Komisi V DPR terhadap usulan tersebut sangat diharapkan, demi terwujudnya RUU yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. (tt)